riauterdepan.com Peneliti birokrasi dan pemerintahan LP3S Lya Anggraini mempertanyakan relevansi penerbitan i" />
Minggu, 29 November 2020
Follow:  
www.riauterdepan.com  
 
Peneliti LP3S Pertanyakan Urgensi Instruksi Tito
Peneliti LP3S Pertanyakan Urgensi Instruksi Tito Kepada Kepala Daerah Soal Prokes
Sabtu, 21-11-2020 - 13:38:52 WIB

Riauterdepan.com Peneliti birokrasi dan pemerintahan LP3S Lya Anggraini mempertanyakan relevansi penerbitan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 6/2020 bagi kepala daerah yang abai terhadap protokol kesehatan (prokes) seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada kepala daerah dalam menangani Covid-19,


"Dari hasil analisis diskusi saya dan studi kasus Pilkada, ditemukan bahwa di tingkat masyarakat mereka percaya 90 persen pemerintah mampu tangani Covid-19. Artinya mereka percaya pemerintah daerah, jadi apakah tingkat pemerintah pusat dengan instruksi ini akan menjadi relevan?," ujar Lya dalam diskusi virtual SmartFM bertajuk "Bisakah Mendagri Berhentikan Kepala Daerah?" Sabtu (21/11).  


Dengan begitu, kata Lya, dibanding mengeluarkan instruksi sebaiknya pemerintah pusat dan daerah memaksimalkan peran dialog dengan partai politik di masing-masing daerah.


Menurutnya, pendekatan dengan cara dialog untuk menegakkan protokol kesehatan lebih efektif di banding menerbitkan produk hukum.


"Artinya Parpol bisa diajak dialog dengan baik, karena pada dasarnya so far masalah Covid-19 beyond average," tuturnya.


Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, keluarnya instruksi menteri ini sebagai respon atas terjadinya kerumunan massa di daerah yang terjadi akhir-akhir ini. Tito menjelaskan Instruksi ini dikeluarkan juga sebagai tindak lanjut perintah dari Presiden Joko Widodo dalam memastikan kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.


Mantan Kapolri ini menegaskan ada sanksi berupa pencopotan bagi kepala daerah yang tidak mampu menegakan Prokes.


"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian. Ini akan saya bagikan, hari ini akan saya tanda tangani dan saya sampaikan ke seluruh daerah," ujar Tito saat rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).




 
Berita Lainnya :
  • Polisi Datangi Rumah Habib Rizieq Malam-malam
  • Luar Biasa, Letkol TNI Laode Jaga Keamanan Negara dengan Tahajud
  • Rencana Besar Erdogan Membangun Turki Raya Lewat Neo-Ottoman
  • India Siap Produksi 100 Juta Dosis Vaksin Sputnik-V Per Tahun
  • Mucikari Tawarkan Jasa Artis ST Dan SH Rp 110 Juta Sekali Kencan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Warga NU dan Anshor Diimbau Tak Ikut Demo Tangkap Ahok
    2 Sebelum Membunuh, Ferhat Sempat Antar Istri ke Pasar
    3 Puluhan Ambulans Siaga di Pantai Nongsa Batam
    4 Saat Depan Istana Mencekam: Asap Membubung dan Kobaran Api di Jalanan
    5 Ini Lokasi Titik-titik Api yang Masih Menyala, Termasuk di Taman Aspirasi
    6 Turun Temui Demonstran, Kemeja Wiranto Terciprat Darah
    7 Ahok Minta Pengunggah Video Terkait Al Maidah Diperiksa
    8 Kepalah SMAN 4 Pekanbaru Short Course ke Korsel bersama Kemendikbud
    9 Menang Pilpres, Donald Trump Berjanji Akan Jadi Presiden Bagi Semua Warga AS
    10 Pria Ini Enam Kali Cabuli Anak Tirinya Berumur 9 Tahun, Korban Diiming-imingi Uang Rp 5000
     
    Galeri Foto | Advertorial | Rohil | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 RIAUTERDEPAN.COM, All Rights Reserved
    replica watchesreplica rolex watches