Kamis, 22 April 2021
Follow:  
www.riauterdepan.com  
 
KLB Tetapkan Moeldoko Sebagai Ketua Umum Demokrat
Disebut Kegiatan Ilegal, KLB Tetapkan Moeldoko Sebagai Ketua Umum Demokrat
Jumat, 05-03-2021 - 17:31:52 WIB

Riauterdepan.com  - Meskipun Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara merupakan ilegal, acara tersebut tetap berlangsung.


KLB Partai Demokrat yang digelar oleh pihak yang kontra dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut, menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum partai periode 2021-2025.


Hal tersebut diputuskan dalam KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara. "Maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi ketua umum partai Demokrat periode 2021-2025, setuju?" ujar Jhoni Allen Marbun, Jumat, 5 Maret 2021.


Untuk diketahui, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, meminta agar kepolisian membubarkan KLB yang digelar oleh sejumlah pihak di Deli Serdang, Sumatra Utara.


Dia mengaku sudah mengecek ke kepolisian, bahwa acara tersebut merupakan forum ilegal. "Bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal, karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB. Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka negara harus membubarkannya," jelas Hinca.


KLB itu juga disebutnya menyalahi hukum, karena Partai Demokrat tak mengizinkan digelarnya forum tersebut. Apalagi ada pihak eksternal yang terlibat, yakni Kepala KSP Moeldoko.


"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sdh melibatkan pihak eksternal, jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi," ujar Hinca.


Masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, Hinca mengimbau semua pihak mengutamakan keselamatan dan kesehatan manusia. Untuk itu, penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan protokol kesehatan.


"Pak SBY, Mas AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham," kata Hinca.




 
Berita Lainnya :
  • Suap Rp 32,4 M Yang Diterima Juliari Batubara Mengalir Ke Pihak Lainnya, Ini Daftarnya
  • Penyidik KPK Diduga Peras Walikota Tanjungbalai, Firli Bahuri: Kami Zero Tolerance Terhadap Penyimpa
  • KPK Dalami Informasi Penyidik Minta Uang Rp 1,5 M Ke Walikota Tanjungbalai Syahrial
  • Besok Disidang Perdana, Ini Dakwaan JPU KPK Kepada Juliari Batubara Dalam Korupsi Bansos
  • Polri Pastikan Jozeph Paul Zhang Tak Bisa Lari Dari Jerat Hukum Indonesia
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Warga NU dan Anshor Diimbau Tak Ikut Demo Tangkap Ahok
    2 Sebelum Membunuh, Ferhat Sempat Antar Istri ke Pasar
    3 Puluhan Ambulans Siaga di Pantai Nongsa Batam
    4 Saat Depan Istana Mencekam: Asap Membubung dan Kobaran Api di Jalanan
    5 Ini Lokasi Titik-titik Api yang Masih Menyala, Termasuk di Taman Aspirasi
    6 Turun Temui Demonstran, Kemeja Wiranto Terciprat Darah
    7 Ahok Minta Pengunggah Video Terkait Al Maidah Diperiksa
    8 Kepalah SMAN 4 Pekanbaru Short Course ke Korsel bersama Kemendikbud
    9 Menang Pilpres, Donald Trump Berjanji Akan Jadi Presiden Bagi Semua Warga AS
    10 Pria Ini Enam Kali Cabuli Anak Tirinya Berumur 9 Tahun, Korban Diiming-imingi Uang Rp 5000
     
    Galeri Foto | Advertorial | Rohil | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 RIAUTERDEPAN.COM, All Rights Reserved
    replica watchesreplica rolex watches