riauterdepan.com PEKANBARU - Jaksa penyidik Pidana K" />
Minggu, 24 Januari 2021
Follow:  
www.riauterdepan.com  
 
Jaksa Perpanjang Masa Penahanan Sekdaprov
Jaksa Perpanjang Masa Penahanan Sekdaprov Riau Non Aktif Yan Prana
Senin, 11-01-2021 - 18:56:52 WIB

Riauterdepan.com PEKANBARU - Jaksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau, memperpanjang masa penahanan Yan Prana, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau non aktif.


Masa penahanan Yan Prana akan ditambah selama 40 hari.


Yan Prana jadi tersangka kasus dugaan korupsi anggaran rutin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siak tahun 2014-2017.


Mantan Kepala Bappeda Siak ini sudah ditahan oleh jaksa penyidik sejak Selasa (22/12/2020) lalu, pasca ditetapkan tersangka. Ia ditahan di Rutan Klas I Pekanbaru selama 20 hari.


Meski masa penahanan Yan Prana belum habis, tapi Kejati Riau merasa perlu melakukan perpanjangan.


Hal ini disebabkan jaksa penyidik masih membutuhkan keterangan tersangka dan para saksi terkait untuk melengkapi berkas perkara.


"Diperpanjang selama 40 hari, terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021," kata Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, Sabtu (9/1/2021).


Penambahan masa penahanan Yan Prana, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor: B-01/L.4.5/Ft.1/01/2021 tanggal 4 Januari 2021, yang diteken pimpinan Kejati Riau.


Detik-detik Sekda Provinsi Riau, Yan Prana Jaya, menyandang status tersangka dalam perkara dugaan korupsi anggaran rutin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siak tahun 2014-2017, Selasa (22/12/2020) sore. 


Dibeberkan Raharjo, perpanjangan masa penahanan Yan Prana ini dikarenakan proses penyidikan belum rampung.


Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan menambahkan, perpanjangan masa penahanan memang masih wewenang jaksa penyidik.


Tidak tertutup kemungkinan, jika dalam waktu 40 hari ternyata penyidikan perkara belum selesai, masa penahanan masih bisa diperpanjang lagi.


Namun Muspidauan menegaskan, jaksa tentunya akan berupaya secepatnya menuntaskan penyidikan, agar perkara dugaan rasuah ini segera masuk meja hijau.


"Kalau bisa dalam 40 hari sudah selesai, jadi tidak perlu diperpanjang lagi," ucapnya.


"Jika masih dibutuhkan bisa diperpanjang lagi selama 30 hari, sesuai Pasal 29 KUHAP bagi tersangka yang ancaman hukumannya 9 tahun ke atas," sambung dia.


Saat dugaan korupsi terjadi, Yan Prana menjabat sebagai Kepala Bappeda Siak. Ia juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA).


Akibat perbuatan yang dilakukan Yan Prana, negara terindikasi mengalami kerugian sekitar Rp1,8 miliar.


Yan Prana ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (22/12/2020) lalu. Dia juga langsung ditahan oleh jaksa dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Pekanbaru.


Adapun alasan penahanan terhadap Yan Prana sendiri, sifatnya subjektif.

"Kalau ada 3 (alasan), pertama melarikan diri, tidak mungkin, dia sendiri ASN. Kedua kalau mengulangi tindak pidana, kejadian di Siak, juga tidak," sebut Hilman Azazi, Aspidsus Kejati Riau.


"Tetapi alasan menghilangkan barang bukti. Itu yang jadi alasan kita, laporan penyidik ke kita ada indikasi seperti itu. Termasuk indikasi mencurigai melakukan penggalangan-penggalangan saksi. Jadi itu yang membuat penyidik bahwa dia (Yan Prana) ditahan," sambung dia.


Diungkapkan Hilman, dari hasil penghitungan sementara, nilai kerugian keuangan negara akibat perbuatan Yan Prana sekitar Rp1,8 miliar.


"Total nilai anggaran berapa lupa. Modus operandi dia sebagai Pengguna Anggaran (PA). Melakukan pemotongan atau pemungutan setiap pencarian yang sudah dipatok, sekitar 10 persen. Yang dipotong baru hitungan Rp1,2 miliar gitu atau Rp1,3 miliar," terang Aspidsus Kejati Riau.


Ditanyai soal kemungkinan tersangka lain, Hilman menjawab sementara belum ada arah ke sana.


Atas perbuatannya, Yan Prana dijerat dengan pasal berlapis sebagaimana tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 10 huruf (b), Pasal 12 huruf (e), Pasal 12 huruf (f), UU Tipikor, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Sumber: pekanbaru.tribunnews.com




 
Berita Lainnya :
  • Madam Bansos, Anak Pak Lurah, dan 'Monyet Koruptor'
  • Dokter di Palembang Wafat Sehari Setelah Disuntik Vaksin Covid-19
  • Jadi Korban Tabrak Lari, Seorang Wanita Muda di Pekanbaru Tewas Setelah Dilindas Mobil Damkar
  • Divonis 7 Tahun dan Harus Ganti Kerugian Negara Rp5,8 Miliar, Mantan Kabag Umum Kuansing Banding
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Warga NU dan Anshor Diimbau Tak Ikut Demo Tangkap Ahok
    2 Sebelum Membunuh, Ferhat Sempat Antar Istri ke Pasar
    3 Puluhan Ambulans Siaga di Pantai Nongsa Batam
    4 Saat Depan Istana Mencekam: Asap Membubung dan Kobaran Api di Jalanan
    5 Ini Lokasi Titik-titik Api yang Masih Menyala, Termasuk di Taman Aspirasi
    6 Turun Temui Demonstran, Kemeja Wiranto Terciprat Darah
    7 Ahok Minta Pengunggah Video Terkait Al Maidah Diperiksa
    8 Kepalah SMAN 4 Pekanbaru Short Course ke Korsel bersama Kemendikbud
    9 Menang Pilpres, Donald Trump Berjanji Akan Jadi Presiden Bagi Semua Warga AS
    10 Pria Ini Enam Kali Cabuli Anak Tirinya Berumur 9 Tahun, Korban Diiming-imingi Uang Rp 5000
     
    Galeri Foto | Advertorial | Rohil | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 RIAUTERDEPAN.COM, All Rights Reserved
    replica watchesreplica rolex watches