Kamis, 22 April 2021
Follow:  
www.riauterdepan.com  
 
Santer Isu Pemprov Riau Mutasi Pejabat Diam-diam
Santer Isu Pemprov Riau Mutasi Pejabat Diam-diam, Ikhwan Ridwan Beri Tanggapan
Jumat, 05-03-2021 - 14:48:19 WIB

Riauterdepan.com PEKANBARU - Santer terdengar telah terjadi mutasi, pengisian jabatan serta pelantikan pengisi jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui publik. 


Isu ini bahkan terdengar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan sempat disinggung oleh Ketua Satgas Pencegahan Bidang Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Arif Nurcahyo, di hadapan Pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi (Plh Sekdaprov) Riau, Masrul Kasmy saat menyambangi kantor Gubernur Riau, Selasa (2/3/2021).


Isu ini ditanggapi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan.


"Tidak benar itu. Apa yang kita sembunyikan," katanya, Jumat (5/3/2021).


Ikhwan mengatakan jika ada pelantikan yang dilakukan secara bertahap di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), itu demi menerapkan protokol kesehatan saat pandemi Covid-19 yaitu menghindari keramaian.


"Diam-diam bagaimana, kan sudah tahu kalau sekarang ini sedang pandemi," katanya.


Ikhwan menjabarkan bahwa selama Februari 2021 memang telah terjadi mutasi, pergeseran serta pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Riau sebanyak 84 orang untuk eselon III dan IV.


"Kemudian ditambah lagi dengan pejabat fungsional, jumlahnya sebanyak 286 orang," kata Ikhwan.

 

Ikhwan menegaskan bahwa mutasi, pergeseran, pengisian jabatan termasuk jabatan fungsional tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan struktur organisasi pemerintahan.


"Silahkan dicek, penempatan semua pejabat yang dilantik pada bulan lalu itu sudah sesuai dengan aturan," ujarnya.


Berkali-kali Ikhwan menegaskan bahwa perubahan struktur di dalam roda pemerintahan tidak bisa sembarangan.


"Mana bisa kita lantik gitu aja. Tetap ada kajian. Perlu diingat juga, mengangkat dan memberhentikan pejabat dari jabatan itu sepenuhnya kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)," tegasnya.




 
Berita Lainnya :
  • Suap Rp 32,4 M Yang Diterima Juliari Batubara Mengalir Ke Pihak Lainnya, Ini Daftarnya
  • Penyidik KPK Diduga Peras Walikota Tanjungbalai, Firli Bahuri: Kami Zero Tolerance Terhadap Penyimpa
  • KPK Dalami Informasi Penyidik Minta Uang Rp 1,5 M Ke Walikota Tanjungbalai Syahrial
  • Besok Disidang Perdana, Ini Dakwaan JPU KPK Kepada Juliari Batubara Dalam Korupsi Bansos
  • Polri Pastikan Jozeph Paul Zhang Tak Bisa Lari Dari Jerat Hukum Indonesia
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Warga NU dan Anshor Diimbau Tak Ikut Demo Tangkap Ahok
    2 Sebelum Membunuh, Ferhat Sempat Antar Istri ke Pasar
    3 Puluhan Ambulans Siaga di Pantai Nongsa Batam
    4 Saat Depan Istana Mencekam: Asap Membubung dan Kobaran Api di Jalanan
    5 Ini Lokasi Titik-titik Api yang Masih Menyala, Termasuk di Taman Aspirasi
    6 Turun Temui Demonstran, Kemeja Wiranto Terciprat Darah
    7 Ahok Minta Pengunggah Video Terkait Al Maidah Diperiksa
    8 Kepalah SMAN 4 Pekanbaru Short Course ke Korsel bersama Kemendikbud
    9 Menang Pilpres, Donald Trump Berjanji Akan Jadi Presiden Bagi Semua Warga AS
    10 Pria Ini Enam Kali Cabuli Anak Tirinya Berumur 9 Tahun, Korban Diiming-imingi Uang Rp 5000
     
    Galeri Foto | Advertorial | Rohil | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2016 RIAUTERDEPAN.COM, All Rights Reserved
    replica watchesreplica rolex watches