Yunus: Ketua DPRD Provinsi Riau Agar Cermat dan Teliti pada Absen Kehadiran.

FORMAPPI: SELALU BOLOS,. ANGGOTA DEWAN H. Sari Antoni Dari Fraksi Golkar DPRD Provinsi Riau

Riauterdepan.com.   PEKANBARU-- Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Riau, Larshen Yunus dan Muhammad Aji Panangi, menyampaikan," adanya temuan masyarakat terkait potensi terjadinya praktek haram kasus tindak pidana korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Riau supaya menjadi sorotan aparat penegak hukum.

Potensi terjadinya Korupsi, ketika seorang anggota dewan hanya menerima haknya tanpa menjalankan kewajibannya. Bahwa selain menerima dan menuntut hak atas gaji (Uang Negara), sudah seharusnya kewajiban seorang Anggota Dewan harus dilaksanakan sesuai peraturan yang telah disepakati bersama. Peraturan yang dimaksud tertuang didalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Riau".

 

FORMAPPI Riau bekerjasama dengan Presidium Pusat GAMARI, yakni terkait pengumpulan data dan bukti-bukti permulaan yang telah dilakukan H Sari Antoni SH dari fraksi Partai Golkar.

 

Larshen Yunus mengatakan Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Riau ini, berdasarkan data yang kami dapat  selama ini hanya menerima haknya, Gaji Tiap Bulan diterimanya. Tetapi Kewajibannya sebagai Anggota Dewan justru tidak dilaksanakan.

 

Adapun kewajiban yang tidak dilaksanakan berupa , Bolos dan Berturut-turut Tidak Mengikuti Rapat Paripurna. 

 

"Data yang sudah berhasil kami input dan yang paling Parah terjadi dibulan September-Desember 2019. Dari 16 kali Rapat Paripurna, H Sari Antoni SH, hanya sekitar 9 kali mengikuti Rapat, itu pun datangnya sudah terlambat, ujar Yunus.

 

Selanjutnya, "pada  Rapat Paripurna Tahun 2020, mulai bulan Januari hingga bulan April, H Sari Antoni sama sekali tak pernah Hadir, dari 6 kali Pelaksanaan Rapat Paripurna.

Masih ditahun yang sama, Data dan Bukti Permulaan, hasil Monitoring dan Observasi Para Peneliti Formappi Riau, menunjukkan bahwa di bulan Mei hingga bulan Agustus, H Sari Antoni hanya 1 kali hadir, dari 12 kali Pelaksanaan Rapat Paripurna."

 

Larshen Yunus juga katakan, bahwa yang paling parah lagi, pihaknya menemukan Data di bulan September-Desember 2020. Bahwa dari 22 kali Pelaksanaan Rapat Paripurna, H Sari Antoni hanya 2 kali hadir. Rapat Paripurna Tahun 2021, mulai dari bulan Januari hingga kini, bulan September. Dari 13 kali Rapat Paripurna, H Sari Antoni hanya hadir 2 sampai 3 kali.

 

"Pokoknya mengenai Pak Haji Sari Antoni SH,  sewaktu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul)", beliau juga seperti begitu tidak pernah hadir dalam setiap rapat di DPRD Rohul.  kesal Muhammad Aji Panangi.

 

Info yang lain, yang bersumber dari Warga Pasir Pangaraian, Kota Tengah dan Gunung Tua. Bahwa H Sari Antoni SH juga diduga kuat terlibat kasus Asusila dan Penggunaan Ijazah Palsu SMA/K, selain daripada kasus yang sempat heboh tempo lalu, yakni Penggelapan dan atau Penipuan Uang Koperasi di Kebun milik PT Torganda.

 

Sampai diterbitkannya berita ini, ada banyak Harapan dan Permintaan dari Masyarakat Riau, khususnya yang berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Agar Temuan Kasus yang melibatkan H Sari Antoni SH, selaku Anggota DPRD Provinsi Riau, supaya menjadi Role Model dari aparat hukum baik seperti Kejati, Kepolisian, ataupun KPK agar segera ditindaklanjuti.

 

"Ikhtiar kami hanya satu. Agar Aparat Penegak Hukum, khususnya pihak Kejaksaan Tinggi Riau, berkenan Menindaklanjuti seraya Menyelidiki Temuan ini. Pola-Pola Pengusutan dan Penanganan Kasus Korupsi seperti ini Harus jadi Contoh. Seorang Pejabat yang hanya Menerima Hak tanpa Menjalankan Kewajibannya, sama dengan Perbuatan Melawan Hukum. Apakah bapak Kajati Riau berani?!" tanya Aktivis Larshen Yunus, dengan nada optimis.

 

Terakhir, Yunus sapaan akrab Direktur Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik Satya Wicaksana itu lagi-lagi menegaskan. Agar Temuan ini menjadi Atensi pihak Kejaksaan Tinggi Riau maupun Para Petinggi Partai Golkar.

 

"Apalagi beberapa bulan terakhir, kami melihat dan mencermati. Bapak Ketua Umum Partai Golkar sedang gencar-gencarnya melakukan Sosialisasi di semua Baliho se-Indonesia. Bahasa dan Ajakan yang Positif selalu disampaikan, tetapi disisi lain Kadernya berulah. Jangan gara-gara 1 atau 2 orang, Masyarakat justru semakin Jijik dengan Partai Golkar" pungkasnya.

 

Yunus juga berharap dan dengan tegas mengatakan. Agar Sekwan DPRD Provinsi Riau tidak menutup-nutupi data terkait H Sari Antoni. Sampaikan aja kalau itu memang busuk. Semuanya sudah ter-Registrasi. Arsip dan Dokumentasi sudah jelas. H Sari Antoni tidak akan bisa lagi mengelak, sekalipun dengan Alibi bekerja di masa Covid-19.

 

"Kalau ada yang mengatakan alasan ketidakhadiran H Sari Antoni itu karena masa Covid-19. Kami jawab aja dengan Data dan Fakta. Bahwa Virtual atau Zoom Meeting itu wajib disertai dengan Absen dan Bukti Kehadiran (Wajah Terlihat) sewaktu Rapat Paripurna. Jangan lagi berdalih! Kalau sudah berturut-turut tak ikut Rapat, sesuai dengan Rujukan Tatib DPRD Provinsi Riau, maka wajib si Anggota Dewan itu mendapatkan Sangsi dan Hukuman yang Berat, PAW atau di Pecat dari Keanggotaan Partai" ungkap Aktivis Larshen Yunus dan Muhammad Aji Panangi, Peneliti Senior Formappi Riau. (*)