Hasil Psikotes Pejabat Kepulauan Meranti Bocor, yang Tidak Lolos Menjabat

Hasil Psikotes Pejabat Kepulauan Meranti Bocor, yang Tidak Lolos Menjabat, yang Lolos Malah Nonjob

Riauterdepan.com SELATPANJANG - Hasil seleksi melalui Psikotes pejabat eselon III dan IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, baru-baru ini bocor di publik dan beredar luas di kalangan ASN melalui pesan WhatsApp.
Padahal beberapa waktu lalu, Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil juga bersikeras tidak ingin mengumumkannya dengan beberapa alasan.
Adapun hasil psikotes yang beredar itu adalah untuk yang tidak lolos, disana tertulis 84 nama lengkap dengan NIP nya. Psikotes yang dilaksanakan ini merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan di sebuah OPD.
Namun dengan munculnya hasil ini terjadi gaduh dan perbincangan hangat dikalangan ASN masalah psikotes ini. Pasalnya nama yang tidak masuk malah dinonjobkan, sebaliknya nama yang tidak lolos malah masih diberikan jabatan.
"Kalau memang iya seperti ini, banyak orang dilantik tapi tidak lulus psikotes sesuai keinginan Bupati," ujar salah ASN yang tidak ingin disebutkan namanya.
Sebelumnya, dengan tidak diumumkan hasil psikotes ini, menimbulkan banyak  pertanyaan. Adapun pertanyaan terbesar yang paling menghantui adalah apakah pejabat yang bersangkutan benar-benar tidak lolos tes yang dilaksanakan oleh pihak universitas itu.
"Kalau saya pribadi seperti yang disebutkan ada temuan BPK, terlibat narkoba dan masuk dunia malam rasanya tidak ada. Sebetulnya setiap ASN kalau dia memenuhi kualifikasi, kompetensi dan kinerja bagus maka dia memiliki hak untuk menjabat. Kalau prinsipnya dilakukan sesuai prosedur tidak masalah, namun hasil tes yang kita ikuti tidak pernah kita ketahui sampai hari ini," ungkap seorang pejabat yang dinonjobkan, disini di tidak bersedia untuk diungkapkan identitasnya.
Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil yang diwawancarai beberapa waktu lalu membeberkan penyebab banyaknya pejabat yang dinonjobkan. Hal itu disebabkan masih banyak pejabat yang tidak lulus psikotes. Tak cuma itu saja, masih banyak juga pejabat yang tak memenuhi kriteria pada saat tes wawancara. Selain itu pejabat yang bersangkutan juga mempunyai banyak temuan yang terindikasi BPK dan dekat dengan dunia hiburan malam.
"Banyak dan ramai yang nonjob itu jelas, karena mereka tidak lolos psikotes tahap I dan itu tidak akan kita lantik, kecuali ada beberapa yang kita suruh ikut psikotes lagi karena mereka mengaku tidak bisa konsentrasi, makanya kita berikan kesempatan lagi. Selain itu ada juga yang terkait narkoba dan hiburan malam, walaupun pangkatnya cukup itu juga tidak akan dilantik, saya itu tidak mau pegawai saya dekat dengan dunia hiburan," kata Adil beberapa waktu lalu.
Di kesempatan lain, Bupati yang dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan terkait tidak diumumkan hasil psikotes merupakan hak prerogatifnya, disisi lain biaya untuk melaksanakan psikotes itu tidak dibebankan pada anggaran pemerintah.
"Ngapain harus saya tunjukkan, itukan hak prerogatif saya. Saya mau tanya, memangnya psikotes itu pakai uang negara, kan pakai duit saya. Demi Allah lima rupiah pun tak ada pakai uang negara, semuanya uang pribadi saya.
Ini kan kedekatan saya dengan pihak universitas yang melakukan pengujian dan mereka ingin membantu saya," ujar Bupati.