Ketua PP GAMARI : Temuan Ini Wajib Dilaporkan

Diduga Kuat Sekwan DPRD Prov Riau Mark Up Jumlah Petugas Kebersihan

Riauterdepan.com. PEKANBARU-- Adanya Temuan terkait Spekulasi Data Para Pekerja Kebersihan di Gedung DPRD Provinsi Riau, dari 61 orang nyatanya hanya 10 yang bekerja.

Hal itu diperkuat dari pengakuan Pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Riau, bahwa Para Pekerja Kebersihan di Lingkungan Gedung DPRD hanya 10 orang, kendati dalam Buku Laporan yang dijadikan sebagai LPJ Pencairan Gaji terdapat 61 orang.

Atas temuan itu, Ketua Presidium Pusat (PP) Gabungan Aksi Mahasiswa Alumni Riau (GAMARI) turut berkomentar, hari ini Sabtu Malam (23/10/2021).

Bahwa menurut Aktivis Larshen Yunus, temuan itu sarat akan Spekulasi jumlah data para pekerja, yang seharusnya APBD Provinsi Riau hanya mengeluarkan kucuran uang untuk 10 orang, ternyata tersedot untuk 61 orang, lalu pertanyaannya kemana uang untuk 51 orang lagi? Apakah benar terjadinya Laporan Fiktif di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau?

Pertanyaan itu tertuju ke Sekwan Muflihun S.STP M.AP, ketika ditanya awak media, terkesan pria yang dikenal sebagai Bos ikan Koi di Riau itu bungkam.

       

Foto : Muflihun, S. STP., M. AP sekretaris Dewan DPRD Prov.  Riau

"Kalau temuan itu benar adanya, maka Potensi terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yakni Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sudah terlalu lama dibiarkan, GAMARI tak akan tinggal diam" ungkap Aktivis Larshen Yunus, Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Berdasarkan informasi dari http://dprdriau. go. id (06/08/2021). pada Jumat Bersedekah ada 10 (sepuluh) orang petugas kebersihan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang mendapat bantuan uang tunai. 

Bagi Yunus, sapaan akrab Ketua GAMARI itu, bahwa Sekwan DPRD Riau mesti bertanggung jawab. Segala bentuk pekerjaan di Sekretariat Dewan adalah tanggung jawab pak Muflihun.

"Belanja Jasa Kebersihan di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Riau tahun anggaran 2021, persisnya di bulan Maret tercantum nilai sebesar Rp.2 Miliar lebih. Anggaran sebesar itu untuk 9 bulan kerja di.bidang Kebersihan, dihitung bobotnya dari jumlah 61 orang, walaupun nyatanya hanya 10 orang" tutur Aktivis Larshen Yunus, dengan nada heran.

Hingga berita ini dimuat, Aktivis Larshen Yunus mencium aroma busuk terjadinya Mark Up dan Spekulasi jumlah para pekerja. Anggaran untuk 61 orang keluar (cair), walaupun pada kenyataannya hanya 10 orang dilapangan yang terlihat.

"Kami sedang Pulbaket dulu, kalau data-data sudah rampung, secepatnya Sekwan Muflihun itu kami Polisikan. Biar Aparat Penegak Hukum yang bekerja untuk Menyelidiki Kasus ini. Ikhtiar dan Istiqomah berjuang Memperbaiki Negeri" tutup Aktivis Larshen Yunus, mengakhiri pernyataan persnya. (gery*)